PNS Kota Tasik Diduga Lakukan Pelanggaran Pilkada
Oleh Hengky Sulaksono, pada Jan 13, 2018 | 16:25 WIB
PNS Kota Tasik Diduga Lakukan Pelanggaran Pilkada
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Tasik, Rino Sundawa Putra. (ayotasik/Hengky Sulaksono)

TAWANGSARI, AYOTASIK.COM -- Seorang pegawai negeri sipil di lingkungan kerja Pemerintah Kota Tasikmalaya diduga melakukan pelanggaran Pilkada Jawa Barat. Dugaan pelanggaran tersebut kini tengah diselidiki Panitia Pengawasan Pemilu.

Ketua Panwaslu Kota Tasik, Rino Sundawa Putra mengatakan, PNS tersebut diketahui berinisial T. Dia dituduh ikut menghadiri deklarasi dan pendaftaran pasangan calon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, 9 Januari 2018 lalu.

"Saat tanggal 9, tanggal pendaftaran bakal calon, kami mengidentifikiasi berdasarkan pengawasan Bawaslu Jabar diindikasikan ada salah satu PNS yang ikut dalam rombongan bakal calon Gubernur Jawa Barat," kata Rino, Sabtu (13/1/2018) siang.

Dia menuturkan, Panwaslu telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan saksi, Jumat (12/1/2018) kemarin. Panwaslu juga sudah mengantongi sejumlah alat bukti dugaan pelanggaran berupa foto si PNS saat deklarasi.

"Kami menemukan salah satu foto yang identik dari Facebook terduka pelaku. Itu jelas yang bersangkutan menggunakan kaos dan berfoto di depan backdrop (baliho) salah satu calon tersebut," ujarnya.

Kasus ini terjadi saat Paslon yang bakal bertarung di Pilgub Jabar belum ditetapkan KPU. Walau demikian, kondisi tersebut tak menganulir konsekuensi hukum. Dengan adanya temuan ini, PNS tersebut tetap terindikasi melanggar asas netralitas PNS dalam politik.

"Ada ketentuan lain yang mengatur di internal PNS yang mengatakan ada atau tidaknya Pilkada PNS tidak boleh berpihak. Harus netral," tutur dia.

Kasus tersebut, menurut Rino, bakal ditangani Bawaslu Jabar dan untuk selanjutnya diserahkan pada Komisi ASN dan Inspektorat. Dia juga masih mencari kemungkinan menjerat terlapor dengan ketentuan pidana Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Akan tetapi jika hasil kajian itu unsur-unsur di Pasal 71 Ayat 1 tidak terpenuhi, maka hasil akhirnya kami akan merekomendasikan kepada institusi yang berwenang menindaklanjuti ini," kata dia.

Editor : Asri Wuni Wulandari
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600