Kabupaten Tasik Butuh 7.000 PNS Baru
Oleh Hengky Sulaksono, pada Jul 03, 2018 | 13:32 WIB
Kabupaten Tasik Butuh 7.000 PNS Baru
Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum. (Ramdhani/ayobandung)

PENDOPO, AYOTASIK.COM--Tingkat kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tasikmalaya masih terbilang cukup tinggi. Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, kebutuhan PNS baru di daerah kekuasaannya yang telah dia ajukan kepada Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencapai 7.000 PNS.

"Saya sudah mengajukan ke pemerintah pusat 7.000 karyawan dan karyawati yang sudah bekerja diangkat menjadi PNS. Kalau ini sudah menjadi PNS, maka kami akan merekrut kembali sukarelawan, honorer, dan lainnya," kata Uu kepada wartawan saat dijumpai di Pendopo Lama Kabupaten Tasik, Selasa (3/7/2018).

Uu sengaja memprioritaskan pengangkatan PNS dari kalangan honorer dan sukarelawan lantaran mereka telah memberikan kontribusi bagi jalannya roda pemerintahan. Dia mengaku telah beberapa kali mengajukan pengangkatan ke-7.000 sukarelawan dan honorer tersebut tapi Pemkab Tasik tak kunjung mendapat respons positif.

"Ini sudah beberapa kali saya ajukan, tapi belum ada respons yang positif dari pemerintah pusat. Tolong dong, datang ke daerah. Saya merasakan sebagai kepala daerah ketetaran. Pembangunan infrastruktur bagus. Silakan bangun infrastruktur, tetapi PNS pun harus cepat segera diangkat. Kalau kata orang mah, kita sudah lapar dengan kehadiran CPNS di Kabupaten Tasikmalaya," katanya.

Di luar tenaga sukarelawan dan honorer, jumlah para abdi negara di lingkungan kerja Pemkab Tasik saat ini juga belum ideal. Sebabnya, Uu menyebut keberadaan PNS tidak berbanding lurus dengan jumlah populasi masyarakat Kabupaten Tasik yang terus bertumbuh setiap tahunnya.

"Jadi saya berharap kepada pemerintah pusat, Bapak Jokowi segera mengadakan pengangkatan PNS, karena kami di daerah sangat butuh. Jangan biarkan kami payah, capek, mengayomi masyarakat yang semakin hari semakin banyak dengan aparatur yang semakin sedikit," ujar dia.

Uu memahami alasan pengetatan anggaran yang menjadi dasar pemerintah pusat dalam membatasi kuota perekrutan PNS baru. Namun, dia tetap menginginkan agar jarak antara kebutuhan dan penyerapan PNS di berbagai daerah sebisa mungkin dipangkas sehingga maksimalisasi pelayanan publik bisa terpenuhi.

"Memang ada sisi positifnya, anggaran bisa mengecil. Tetapi, kan, buat apa anggaran mengecil kalau pelayanan kepada masyarakat tidak prima. Bukan berbicara tentang anggaran, tapi berbicara tentang pelayanan kepada masyarakat. Semakin hebat masyarakat dilayani oleh pemerintah, maka semakin terasa keberadaan pemerintah di hadapan masyarakat," terangnya. 

Editor : Andri Ridwan Fauzi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600