Polemik Bungkus Rokok Dadang vs Kemenkes
Oleh Hengky Sulaksono, pada Aug 02, 2018 | 20:15 WIB
Polemik Bungkus Rokok Dadang vs Kemenkes
Dadang Mulya. (Faqih/ayocirebon)
AYOTASIK.COM -- Polemik keberatan warga Kabupaten Kuningan, Dadang Mulya yang merasa gambar dirinya dicatut tanpa izin untuk menjadi gambar ilustrasi bahaya merokok belum mereda. Dadang masih tak terima dan meminta pemerintah memperhatikan nasibnya saat ini.
 
Jika semua klaim Dadang yang menyatakan bahwa gambar salah satu peringatan kesehatan akibat merokok itu merupakan potret dirinya terbukti benar, maka bisa dipasgikan Kementerian Kesehatan yang memasang dan menyebarluaskan ganbar tersebut telah kecolongan. 
 
Sampai saat ini, Dadang bersikukuh jika gambar yang telah ditarik dari peredaran pada 2017 lalu itu merupakan potret dirinya yang diambil pada tahun 2012 silam. Di sisi seberang, Kemenkes juga berpegang pada argumen mereka yang meyakini gambar tersebut telah digunakan di Thailand sejak tahun 2005-2006. Dengan merujuk pada informasi yang terpampang laman Tobacco Labels, mereka berkeyakinan jika hak cipta gambar itu berasal dari Thailand.
 
Sebelumnya, pemerintah juga telah beberapa kali dinilai kecolongan dengan membiarkan produk-produk tak sesuai standar dan membahayakan bagi konsumen beredar di pasaran. Keberadaan produk-produk tak laik di pasaran ini menjadi penanda betapa longgar dan lemahnya pengawasan di satu sisi, serta tabiat pemerintah yang masih reaktif di sisi seberang.
 
Tahun 2016 lalu, khalayak dihebohkan dengan penangkapan oknum pembuat vaksin imunisasi palsu yang diklaim telah beroperasi sejak tahun 2013 di Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah dinilai kecolongan dengan membiarkan para pelaku berkeliaran bebas selama 13 tahun dan meracuni para balita tak berdosa.
 
Pertengahan 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan empat produk mi instan asal Korea, yakni U-Dong, Mie Instan Rasa Kimchi, Shin Ramyun Black, Yeul Ramen positif mengandung fragmen DNA spesifik babi dan beredar di pasaran tanpa keterangan mengandung babi.
 
Pengujung Maret 2018 lalu, BPOM merilis hasil temuan ihwal keberadaan 27 merek produk ikan makarel kaleng yang positif mengandung parasit cacing. 27 merek yang telah beredar di pasaran itu terdiri dari 16 merek produk impor dan 11 produk dalam negeri.
 
Teranyar, lembaga ini juga terseret dalam polemik susu kental manis yang dipantik surat edaran tentang Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya. Surat edaran itu diterbitkan agar konsumen anak-anak terlindungi dari informasi tidak benar dan menyesatkan ihwal kandunhan gizi dalam iklan yang tak sesuai dengan kenyataan. 
 
Langkah BPOM ini mendapat reaksi dari berbagai pihak. Tak sedikit di antara mereka yang mempertanyakan pengawasan BPOM sebab produk susu ini telah beredar di pasaran hampir puluhan tahun lamanya dan belum ada larangan tegas untuk dikonsumsi oleh anak-anak sebelumnya. Selepas surat edaran terbit juga diketahui jika kandungan gula pada susu kental manis jauh lebih besar melebihi kandungan susu asli.
 
Daftar kasus peredaran bebas produk-produk yang dinilai tak sesuai aturan ini akan memanjang jika terus ditelusuri. Belum lagi kasus ratusan kali ledakan gas elpiji yang telah menelan banyak korban jiwa maupun luka. Ledakan ini terus terjadi sejak pemerintah mendorong konversi bahan bakar minyak menuju gas awal 2007 lalu hingga saat ini.
 
Kasus dugaan pencatutan gambar Dadang Mulya tanpa izin oleh Kemenkes juga bisa terus memanjangkan catatan kecolongan yang dialami pemerintah. Meskipun berbeda konteks, hal tersebut tak bisa menyingkirkan petanyaan-pertanyaan yang muncul ihwal keseriusan pemerintah melindungi rakyat sebagai warga negara maupun sebagai konsumen.
 
Selain sebagai upaya mencari perhatian, reaksi keberatan yang ditunjukkan Dadang bisa dilihat sebagai cara yang ditunjukkan warga untuk bersikap skeptis terhadap langkah-langkah pemerintah dalam kaitannya dengan perlindungan hak warga negara. Sebab dalam beberapa kasus justru tugas pengawasan produk yang secara formal diemban lembaga pemerintah malah diambil alih warga.
 
Kasus makarel yang mengandung cacing misalanya, pertama kali ditemukan atas dasar laporan masyarakat. Ketua Himpunan Layanan Konsumen Indonesia Firman Tumantara menilai kasus-kasus peredaran produk tak laik, termasuk polemik Dadang Mulya, merupakan representasi dari absennya negara dalam melindungi warganya.
 
Dia menilai pemerintah seharusnya bisa mencegah peredaran produk-produk tak laik jika fungsi pengawasan benar-benar serius dijalankan. Alih-alih demikian, Firman menilai justru warga lah yang lenih sering mengambil inisiatif melakukan pengawasan serta melindungi dirinya sendiri dari serbuan produk-produk berbahaya.
 
"Kata kuncinya, pemerintah belum hadir, negara belum hadir. Belum hadir itu belum sesuai dengan amanat yang diinstruksikan oleh konstitusi bahwa negara wajib melindungi masyarakat, rakyatnya. Sementara ini, kan, enggak ada. Gas tiga kilo aja meledak di mana-mana. Kasus sarden bercacing pita dan vaksin palsu yang baru ditemukan setelah 13 tahun juga membuktikan itu," kata Firman kala dihubungi, Kamis (2/8/2018) siang.
 
Firman menilai sejauh ini niatan pemerintah dalam melindungi konsumen belum sepenuhnya tegas. Kasus Dadang, ujar dia, merupakan salah satu bentuk reaksi warga atas hak-haknya yang diabaikan. Dalam hal ini, Dadang dinilai telah merasa dilangkahi haknya sebagai warga negara untuk mendapat penjelasan dan dimintai izin atas beredarnya potret dirinya dalam bungkus kemasan produk-produk rokok.
 
Langkah Dadang yang masih kukuh berkonfrontasi juga dinilai wajar. Dia ingin mempertanyakan klaim kebenaran versi pemerintah yang menyatakan sosok dalam bungkus rokok bukanlah Dadang, klaim ini melegitimasi legalitas hak cipta gambar yang dakui pemerintah.
 
"Artinya Dadang ingin mengkritisi pemerintah. Kementerian atau pemerintah itu tidak harus selalu benar. Jangan dianggap selalu benar pemerintah itu. Banyak kasus-kasus di mana pemerintah justru merugikan masyarakat," kata dia merujuk pada serangkaian kecolongan pemerintah dalam pengawasan produk tak laik.
Editor : Dadi Haryadi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600