Ribuan Pekerja Kota Tasik Digaji di Bawah UMK
Oleh Hengky Sulaksono, pada Oct 11, 2018 | 13:29 WIB
Ribuan Pekerja Kota Tasik Digaji di Bawah UMK
Ilustrasi. (ANTARA/Widodo S Jusuf)

TAWANG, AYOTASIK.COM--Ribuan pekerja di Kota Tasikmalaya disebut belum mendapatkan upah standar upah minimum kota alias UMK. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyebut perusahaan yang belum membayar gaji sesuai UMK di Kota Santri mencapai sekitar 40%.

Ketua SPSI Kota Tasikmalaya, Yuhendra Ependi menuturkan SPSI sering mendapat laporan ihwal keberadaan perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut. Padahal banyak di antaranya yang berstatus sebagai perusahaan besar dan stabil menjalankan bisnisnya.

"Kami tahu ada beberapa perusahaan besar di Kota Tasik yang masih di bawah UMK. Kalau untuk gambaran hampir 40%-an perusahaan di Kota Tasik belum membayar upah sesuai UMK," kata Yuhendra kepada wartawan saat dihubungi via sambungan telepon, Selasa (11/10/2018).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, UMK untuk wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan sebesar Rp1,9 juta.

Dia mengatakan rata-rata pendapatan buruh yang dibayar di bawah UMK tersebut berkisar Rp1 juta-Rp1,5 juta/bulan. Yuhendra yang sering mengurusi dan mengadvokasi pelbagai persoalan buruh ini mengatakan para pengusaha biasanya selalau mengutarakan pelbagai alasan untuk terkait sikap mereka tidak membayar upah sesuai ketentuan.

"Dari perusahaan, mereka pasti alasannya adalah ketidakmampuan perusahaan, kondisi ekonomi yang lagi menurun dan segala macam. Tapi menurut kami itu semuanya pembenaran saja, dan itu memang bukan alasan yang tepat untuk mengatakan hal-hal demikian," katanya.

Faktanya, Yuhendra mengklaim tak sedikit di antara perusahaan disebutnya tak membayar upah sesuai UMK ini mampu menjalankan usaha dalam kurun waktu yang panjang. Perusahaan-perusahaan ini dianggap punya kemampuan ekonomi memadai.

"Contoh di Jalan Gubernur Sewaka ada perusahaan cukup besar, karyawannya 400-500 orang itu gaji perharinya Rp40.000. Terus di Gunungputri ada perusahaan besar juga, cukup lama berdirinya, itu juga gajinya masih jauh di bawah UMK. Belum lagi yang di luar itu," katanya.

Dia juga mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang disebutnya tak bersikap tegas. Pemerintah, ujar Yuhendra, selama ini selalu mengutarakan alasan berkaitan dengan kondusivitas iklim investasi daerah.

"Kita agak kecewa, ya, dengan sikap pemerintah daerah. Jadi atas dasar kondusivitas investasi di kota yang membuat mereka tidak terlalu tegas dalam menjalankan ini. Kami sangat kecewa dengan sikap itu," ujar Yuhendra.

Tak cuma itu, Yuhendra menyebut tak sedikit di antara perusahaan-perusahaan yang membayar UMK juga melanggar aturan pengupahan. Modusnya, mereka mempekerjakan buruh di luar jam kerja alias lembur tanpa membayar hasil kerja berlebih para buruh.

"Sebenarnya kalau pemerintah mau tegas perusahaan-perusahaan itu bisa dipidanakan. Sanksi pidananya antara satu tahun, maksimal sampai lima tahun penjara. Bagi perusahaan yang melanggar itu diatur Undang-Undang Nomor 13 (Tahun 2003) tentang Ketenagakerjaan sanksinya denda dan pidana," kata dia.

Editor : Andres Fatubun
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600